Rapat Pembinaan Kadisdik Bulan Juni 2020

10 Jun 2020 18:20:05

Yth. Ka. SMA/SMK/SLB
Negeri dan Swasta di Sumsel.

Berikut ini kami sampaikan Notulensi Rapat Pembinaan Kadisdik Provinsi Sumsel pada Hari Senin, 08 Juni 2020 Jam 09:00 s.d 11: 30 WIB .

Pertama-tama saya selaku Kepala Dinas dan secara pribadi menyampaikan minal aidin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin. Kepada semua MKKS agar menindaklanjuti hasil rapat ini ke teman-teman Kepala SMA dan SMK, sehingga dapat ditundaklanjuti bersama.

Pembahasan pertama yaitu tentang Penggunaan Dana BOS dan PSG, mulai dari tahap perencanaan agar selalu melakukan tertib administrasi sesuai dengan juknis, sehingga tidak lagi terulang temuan BPK seperti pada beberapa tahun belakangan ini. Setiap sekolah agar melakukan pengesahan RKAS ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Dana BOS agar tidak diambil seluruhnya, namun sesuai dengan rencana pengeluaran, karena belum tentu sekolah memiliki brankas. Sekolah harus memiliki perencanaan yang matang melalui RKAS yang sudah valid. Jangan sampai dana BOS / PSG dipindahkan ke rekening pribadi atau dipindahkan ke rumah apapun alasannya. BPK dapat membuka akses rekening koran sekolah dari Bank Sumsel.

Dalam belanja Dana BOS agar menyesuaikan dengan aturan / juknis yang ada. Tidak diperbolehkan memindahkan belanja antar kode rekening. Tidak boleh memindahkan belanja pegawai, belanja barang dan jasa ke belanja modal atau pun sebaliknya, karena akan terkait dengan rekonsiliasi data aset Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, termasuk data aset dari bantuan pusat, CSR maupun dari alumni sekolah. Keenam, terkait dengan sisa dana BOS (silpa), untuk menjadi saldo awal BKU tahun 2020. Penggunaan SILPA harus melapor agar diketahui kode rekeningnya. Jika terjadi kelebihan dana BOS / PSG agar dikembalikan ke kas daerah dan dilaporkan ke tim pengelola BOS Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Sehubungan dengan Tahun Ajaran baru 2020, sebelum pelaksanaan tatap muka agar terlebih dahulu mempersiapkan protokol kesehatan yang ada di sekolah, seperti tempat cuci tangan, disinfektan, penggunaan masker. Sesuai surat edaran Setjen Kemdikbud, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan telah membuat Gugus Tugas Provinsi Covid-19 untuk Pendidikan yang diketuai oleh Pak Bonny dan wakilnya Bu Mondy. Setiap kabupaten / kota juga harus membuat gugus tugas di level kabupaten / kota. Selanjutnya di setiap satuan pendidikan juga agar membuat gugus tugas, untuk strukturnya bisa seperti gugus tugas pendidikan pada dinas pendidikan. Sehingga ketika harus ada tatap muka nanti gugus tugas di sekolah dapat lebih mengawasi dan mengontrol pelaksaksanaan protokol kesehatan di sekolah.Pembiayaan terkait covid-19 dengan Dana BOS agar dilengkapi dengan bukti pengeluaran beserta dokumentasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menghadapi new normal apakah sekolah tatap muka atau tidak. Maka harus terlebih dahulu mempersiapkan protokol kesehatan di sekolah, kemudian membuat gugus tugas covid-19 pendidikan di sekolah. Setelah itu agar diadakan rapat antara kepala sekolah, guru-guru dan komite untuk menentukan apakah sekolah sudah bisa melaksanakan tatap muka atau belum. Jika hasil rapat internal sekolah memutuskan untuk tatap muka, agar dilaporkan ke gugus tugas Pendidikan Provinsi. Setelah diverifikasi melalui gugus tugas kabupaten / kota dan berkoodinasi dengan gugus tugas daerah di provinsi dan kabupaten maka pelaksanaan tatap muka dapat dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Apabila hasil rapat memutuskan untuk belum tatap muka, maka pembelajarannya masih berlaku secara jarak jauh. Belajar daring agar menggunakan aplikasi yang sudah terbukti baik dan murah / gratis, seperti Aplikasi Sumsel Cerdas. Jika sekolah terkendala belajar daring maka dipersiapkan alternatif untuk belajar luring atau penugasan berupa portofolio / melalui buku. Jangan hanya terfokus dengan belajar daring dan mengabaikan yang tidak bisa daring. Pembelajaran jarak jauh masih berlaku sampai tanggal 13 Juni 2020, untuk selanjutnya dievaluasi lagi apakah diperpanjang lagi atau tidak. Setiap sekolah harus selalu menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat, termasuk menjaga lingkungan sekolahnya. Jangan sampai rumput di sekolah panjang tidak diurus.

Kepala sekolah agar jangan galau dan tetap bekerja secara profesional. Tidak perlu mencari informasi kapan pelantikan. Jangan sampai terjebak dengan oknum mengatasnamakan Bapak Gubernur dan pejabat sehubungan wacana pelantikan kepala sekolah.

Sehubungan dengan PPDB, sudah ada informasi di Instagram Bidang SMA, SMK dan IG Dinas Pendidikan. Mekanisme PPDB agar dilaksanakan dengan transparan dan sesuai dengan juknis. Setiap sekolah agar mengikuti ketentuan daya tampung yang sudah harus sesuai dengan penggunaan ruang kelas. Jangan sampai ruang belajar menggunakan laboratorium, perpustakaan, dan ruangan-ruangan yang tidak sesuai peruntukannya. Jika ada sekolah swasta yang komplain karena tidak mendapatkan siswa, maka kita tidak bisa memaksa calon siswa untuk masuk ke swasta, karena sekolah negeri sudah menerima bersasarkan kuota sesuai aturan PPDB. Jika swastanya bagus, tentu sudah terlebih dahulu terpenuhi kuotanya. Dalam proses PPDB kita harus waspada praktek calo yang merugikan masyarakat. Jika terjadi indikasi penyimpangan agar memberikan bukti yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan.

Direktorat PSMK mengadakan jajak pendapat, Provinsi Sumsel termasuk diantara 5 provinsi yang dianggap memenuhi persyaratan untuk pelaksanaan tatap muka pada masa new normal. Namun sebelum penerapannya tentu harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di atas.

Untuk Ijazah SMA sudah diterima oleh sekolah, namun terkait tanggal ijazahnya kemungkinan masih akan berubah. Jika belum dibuat tanggalnya agar dikosongkan dulu tanggalnya. Jika sudah terlanjur ditulis maka Dinas Pendidikan akan berupaya untuk tetap menggunakan tanggal itu. Sedangkan untuk ijazah SMK informasinya baru akan lelang. Silahkan disiapkan solusinya jika ada yang membutuhkan ijazah dapat diantisipasi dengan surat keterangan lulus.

Transportasi siswa jika dilaksanakan tatap muka untuk daerah selain zona merah, harus sesuai dengan protokol kesehatan, seperti physical distancing, dan sebagainya. Silahkan kepala sekolah rapat bersama komite, mungkin bisa dibagi beberapa kelompok sehingga tidak menumpuk di satu waktu keberangkatan dan pulang.

Pelaksanaan tes PPDB diupayakan secara tatap muka di sekolah, tidak secara online dari rumah untuk menjaga objektivitas jawaban. Pelaksanaan tes bisa secara bergelombang di sekolah. Di setiap ruangan tetap harus jaga jarak sesuai protokol kesehatan.

Format khusus untuk supervisi pelaksanaan belajar daring akan disampaikan di group. Apabila ada revisi RKAS sehubungan dengan adanya juknis untuk penggunaan dana BOS sehubungan dengan covid-19, maka diperbolehkan dengan catatan tetap melampirkan RKAS induk-nya dan melaporkan di Tim BOS Dinas Pendidikan. Kepala Sekolah dan Guru tidak libur, karena tetap bertugas. RKAS induk dan perubahan yang dibuat oleh sekolah harus diketahui oleh Dinas Pendidikan untuk di verifikasi dan divalidasi kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, u.p. Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Program. RKAS sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKA Dinas Pendidikan.

Pelaksanaan MPLS di sekolah akan melihat perkembangan new normal, kemungkinan tetap dapat dilaksanakan dengan mengikuti protokoler kesehatan, khusus untuk peserta didik baru. Pada saat MPLS agar diberi prioritas untuk Pola Hidup Bersih dan Sehat, serta pencegahan Covid-19. Waktu MPLS dipersingkat dan dapat dibagi kelompok di waktu yang berbeda sehingga dapat menerapkan physical distancing sesuai aturan.

Untuk Ujian Kenaikan Kelas, silahkan sekolah berinovasi, dapat secara daring atau portofolio. Sesuai ide dari pak Agus Sudiana untuk mengantarkan soal ke rumah siswa juga dapat dilakukan. Namun tidak wajib dipaksakan harus UKK. Penilaian bisa dengan mengambil indikator-indikator lain untuk pemenuhan syarat kenaikan kelas.

Pelaksanaan PPDB di jenjang SLB harus dilaksanakan secara tatap muka, karena setiap anak berbeda dan harus dianalisa secara khusus. Setiap SLB untuk terus berkoordinasi dengan Bidang PKLK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

Di akhir rapat, Kepala Dinas menekankan bahwa setiap sekolah harus memiliki Strategi 4G, yaitu Gagasan, Gerakan, Gaul dan Gila. Pemangku Jabatan, Kepala Sekolah, Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Harus memiliki gagasan untuk diimplementasikan dalam gerakan yang masif dan terstruktur. Untuk mewujudkan proses gagasan harus dilakukan dengan G yang kedua, yaitu gerakan. Dalam rangka memudahkan pelaksanaan gerakan itu diperlukan koneksi vertikal dan horizontal, sehingga dapat terlaksana dengan baik dan diketahui oleh masyarakat, yaitu melalui G yang ketiga yaitu Gaul.

Konsep G yang terakhir yaitu Gila, maksudnya adalah kita harus berpikir out of the box dan berani keluar dari zona nyaman, sehingga mampu menghasilkan terobosan-terobosan yang berdampak positif khususnya bagi pendidikan di Sumatera Selatan.

Demikian, terima kasih.




Fatal error: Call to undefined function t4b_show_news_ticker() in /home/disdik/disdik.sumselprov.go.id/wp-content/themes/lc-diknas5/footer.php on line 110